Anggota Komisi C DPRD Kutim, Leny Susilawati Anggraini Meminta Tim Panja Lebih Kritis Terhadap LKPJ Bupati Kutai Timur

Teropongmedia.com –Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) Leny Susilawati Anggraini meminta kepada tim Panitia Kerja (Panja) agar mengkritisi jika didapati di lapangan tidak sesuai dengan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kutai Timur.

Hal ini Ia katakan saat mediateropong berkunjung di kediamannya pada (02/04) malam, dikatakan Politikus dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, meminta kepada tim Panja, jika menemukan hal yang tidak sesuai dengan LKPJ dapat dikritisi mengingat laporan LKPJ yang disampaikan Bupati Sembilan Puluh Delapan Persen semua sudah selesai dilaksanakan.

“Itu kan hanya laporan saja, kita tunggu hasil dari tim Panja seperti apa. Apakah sesuai dengan laporan apa tidak,” katanya.

Sekadar diketahui, Dalam laporannya, Bupati Ismunandar menyampaikan, ditinjau dari laju pertumbuhan ekonomi jika tanpa migas dan batu bara, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan saat ini telah menunjukan pertumbuhan paling tinggi dibanding sektor lainnya. Kondisi itu tentunya memberikan keyakinan, bahwa upaya pemerintah Kutim dalam pembangunan ekonomi daerah yang bertumpu pada agrobisnis dan agroindustri, telah mampu mengurangi ketergantungan pendapatan daerah pada sumber daya alam (SDA) yang tidak dapat diperbarui.

Secara terpisah, Wakil Bupati Kasmidi Bulang mengatakan bahwa masih banyak juga yang diraih Kutai Timur dalam penyelenggaraan pemerintah dan lembaga nasional berkaitan dengan pembangunan daerah. Seperti Wahana Tata Nugraha (WTN), Anugrah PAUD Nasional, PERPAMSI Award 2017, Rekor Muri tarian masal melayu, Anugrah kebudayaan dan penghargaan maestro seni tradisi, pembina K3 terbaik dari tingkat Provinsi, Anugrah Pangripta Nusantara terbaik I, terbaik bidang industri dan gerakan pramuka tingkat Provinsi, terbaik II bidang kehutanan tingkat provinsi, panji bidang perkebunan dan penyelenggaraan penataan ruang tingkat provinsi, opini wajar tanpa pengecualian (WTP), penghargaan dirjen kependudukan catatan sipil dan penghargaan kementrian pendayagunaan aparatur sipil Negara dan reformasi birokrasi (Kemenpan RB) atas penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) dengan predikat B.

“Berbagai keberhasilan yang telah dicapai, patut disyukuri. Namun kami menyadari masih ada target kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah yang belum dicapai, baik pada indikator makro, maupun program dan kegiatan. Meskipun demikian, semua harus optimis, bahwa dalam kinerja penyelenggaraan pemerintah dan peleksanaan pembangunan daerah sudah berada dalam kondisi on the right track,” tuturnya. (Ismail/EL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *