Dana TK2D dan Staf Ahli DPRD Kutim Dibayarkan

 

Teropongmedia.com –Kepala Bagian Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Juliansyah yang ditemui di Kantor Sekretariat DPRD Kutim mengatakan bahwa gaji TK2D dan juga staf ahli Kabupaten Kutai Timur  sudah mulai dibayarkan sejak jum’at 06 april lalu.

Dikatakan Juliansyah, pembayaran gaji yang dilakukan Pemkab untuk TK2D serta Staf Ahli adalah gaji periode Januari-Februari. Selain itu, Pemkab masih mempunyai hutang pembayaran gaji di maret.

“Yang dibayarkan adalah 2 bulan gaji, yaitu gaji bulan januari dan februari untuk TK2D,” katanya. Senin (09/04) siang.

Sementara itu, terkait telatnya pembayaran gaji staf ahli yang yang terjadi beberapa waktu ini, lantaran Surat Keputusan (SK) Bupati baru saja di sahkan, sementara itu hal ini pula berdampak pada telatnya transfer dana dari pemerintah pusat. Sehingga pembayaran gaji baru dilakukan pada 6 april.

“Telatnya gaji staf ahli itu karena dana transfer dari pusat yang telat dan memang baru selesainya SK staf ahli,” terangnya.

Diwartakan sebelumnya, Para pegawai staf ahli di lingkungan DPRD Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur, merasa resah, pasalnya sejak Desember tahun lalu hingga kini belum menerima gaji yang menjadi haknya.

“Kita sudah melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan profesional, tapi Kenapa hak kita belum di berikan, ini sudah berbulan-bulan bahkan sudah berlarut- larut tanpa ada kejelasan,” ujarnya.

Ia menyampaikan, bahwa upaya untuk mempertanyakan kejelasan hak mereka telah di lakukan dengan mengkonfirmasi secara langsung ke bagian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) beberapa saat yang lalu, namun belum mendapatkan kejelasan.

“Dulu alasannya gaji masih belum bisa dibayarkan karena menunggu keluarnya Peraturan Bupati Kutim terkait Penetapan Besaran Kompensasi Tenaga Ahli Alat Kelengkapan dan Fraksi. Tapi hingga ditetapkannya peraturan tersebut sampai saat ini Tenaga Ahli belum juga mendapatkan apa yang menjadi haknya,” ujar Firmansyah yang juga berprofesi sebagai pengacara.

lebih lanjut dirinya menyampaikan dengan adanya kondisi seperti ini dirinya akan segera melakukan upaya hukum dengan melihat dan mengumpulkan bukti-bukti yang ada.

“Jelas hal ini bukan hanya persoalan kompensasi yang belum terbayarkan, tetapi menyangkut masalah hak, karena secara normatif setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarga, apabila hal ini tidak tepenuhi tentunya akan menimbulkan  masalah serius,” Pungkasnya

Dirinya berharap,Pemkab Kutim segara menyelesaikan permasalahan ini demi kelancaran jalannya roda Pemerintahan di Kutim. (EQ/EL)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *