Kunjungan Anggota DPRD Kutai timur Studi banding tentang penerapan perda budidaya sarang burung wallet dikota Pontianak

Teropongmedia.com -Panitia Khusus (Pansus) Raperda kutai timur, pengawasan, pengendalian, usaha, budidaya sarang burung walet (Collocalia vestita), DPRD kutai timur disambut dengan ramah oleh pemerintah kota Pontianak Kalbar (2/3/2018).

Ketua pansus dan beberapa anggota disambut hangat oleh Asisten l, Sekretaris kota dan sejumlah pimpinan SKPD, kunjungan/lawatan itu guna studi banding tentang penerapan perda budidaya sarang burung wallet dikota Pontianak, bertempat di ruang kominfo lantai 2 Pontianak.

Asisten l kota Pontianak Reihan membuka pertemuan tersebut untuk mewakili Pjs Walikota Pontianak Dra. Mahmudah, yang berhalangan hadir pada raperda waktu itu.

Sejumlah hidangan khas Pontianak pun disuguhkan seperti panganan olahan dari lidah buaya/aloe vera.

Kedatangan pansus kali ini bertepatan dengan perayaan cap gomeh, dimana itu menjadi perayaan penting dikota Pontianak Kalimantan Barat.

Asisten l Reihan memaparkan profil Kota Pontianak serta latar belakang lahirnya perda usaha Sarang Burung Walet yang awalnya juga raperda inisiatif DPRD Pontianak. Dengan luas wilayah 107,82 Km2, Pontianak memiliki wilayah administrasi 6 Kecamatan, 29 Kelurahan, Ketinggian 0,8-1,5 meter dari permukaan laut, kemiringan lahan 0-2 persen serta memiliki 534 RW dan 2372 RT.

Sejarah Kota Pontianak didirikan oleh Kerajaan yang bernama Syarif Abdul Rachman Alkadrie tanggal 23 Oktober 1771. Terletak di persimpangan tiga Sungai Landak, Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas Besar. Penduduk saat ini berjumlah 658.457 jiwa. Masyarakat hidup dengan berbagai macam suku bangsa diantaranya suku melayu 31,24 persen, Tionghoa 26,05 persen, Bugis 13,12 persen, Jawa 11,67 persen dan Madura dengan suku lainnya secara akumulasi hanya 7,35 persen.

“Perlu diketahui bahwa sejarah provinsi ini berada dan lintasan Garis 0 derajat LU/LS sehingga dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau Equator,” Tutupnya Asisten l Reihan

“Kedatangan kami ini ingin sharing, diskusi, meminta pendapat. Kami meminta petunjuk, arahan, serta penjelasan langsung dari Pemkot Pontianak mengenai regulasi,tata cara penataan bangunan sarang burung walet, juga secara detail bagaimana penarikan retribusi pajak,” ucap Adi Sutianto Ketua Pansus.

Adi Sutianto menjelaskan bahwa, pelaku usaha Sarang Walet marak, mulai dari wilayah pedesaan hingga pusat kecamatan. Akibatnya, bangunan sarang burung walet tampak tidak tertata. Tidak sedikit pula warga merasa terganggu karena pengeras suara burung walet.

“Hal inilah menjadi konsen kita, bagaimana mendapat solusinya sedangkan masyarakat membangun dengan modal sendiri tanpa bantuan, pertanyannya setujukah pemilik sarang ditarik pajak apalagi bangunan baru yang belum menghasilkan,” tegasnya Adi Sutianto saat wawancara.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *