Tanggapan Edi Susilo Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutim dalam Laporan LKPJ 2017 Pemda Kutim

Teropongmedia.com –Wakil Ketua Komisi D DPRD Kutai Timur , Edi Susilo yang ditemui setelah acara Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala daerah Kutai Timur,mengatakan pentingnya penyampaian LKPJ Kepala daerah ini dikarenakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah bentuk dari pertanggung jawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Kamis (22/3).

Edi menjelaskan, amanah Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2007 mewajibkan Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ke DPRD Kutai Timur.

Laporan keuangan yang dibuat pada akhir tahun anggaran oleh pemerintah daerah merupakan salah satu mekanisme pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat-nya untuk memenuhi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Secara teoritis dan normatif maka LKPj lebih berada dalam domain pertanggungjawaban publik yang bersifat politis, bukan semata-mata pertanggungjawaban birokratis yang bersifat administratif,” katanya.

Keputusan DPRD disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depannya. “Apabila LKPJ tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPj diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan,” tegasnya.

Menurut Edi, hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Kepala Daerah ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugasnya. LKPJ dari Kepala Daerah kepada DPRD bersifat informatif, dengan demikian tidak ada opsi menerima atau menolak LKPJ.

“Apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati, DPRD dapat menggunakan hak interpelasi atau meminta keterangan dan atau hak angket. Sedangkan materi mengenai teknis keuangan akan diaudit oleh pihak BPK,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *