Rapat Paripurna ke-V, Pemkab Banyak dapat Usulan


Teropongmedia.com –Dalam Rapat Paripurna V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kutai Timur, Sekretaris dari Panitia Kerja (Panja) Laporan Keteranganb Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2017, Burhanuddin mengatakan, hasil pembahasan dari PANJA LKPJ bupati Kutai timur tahun 2017 dan mengenai LKPJ Bupati Kutim yang disampaikan pada bulan maret 2018  lalu sudah sesuai dengan batas waktu  yang diatur dalam peraturan pemerintah no 3 tahun 2007.
Selain masalah waktu penyampaian LKPJ Bupati tahun 2017, dia Juga menuturkan beberapa poin yang menjadi pembahasan tim Panitia Kerja LKPJ Bupati Kutai Timur yaitu:
1. Alokasi anggaran  kesehatan telah mengalami peningkatan sebesar 39,9% dari Rp 93.139.058.350 menjadi Rp 129.378.107.223. Alokasi anggaran tersebut masih jauh dari besaran anggaran kesehatan seharusnya yang mencapai 10% dari APBD diluar gaji  yang diatur dalam pasal 131 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyebutkan alokasi dana kesehatan pemerintah daerah, kota, dan propinsi sebesar 10% dari APBD. Alokasi anggaran kesehatan perlu ditingkatkan untuk memenuhi peningkatan kinerja di bidang kesehatan sesuai dengan undang undang Nomor 36 Tahun 2009.
2. Peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1.780 jiwa sehingga  penduduk miskin pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.170 jiwa dari 31.990 jiwa.
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 136.106 orang, diantaranya sebesar 71.671 ato 58,86% dari total tenaga kerja di sektor pertanian bekerja di sektor  perkebunan kelapa sawit. Ini mengindikasikan bahwa Tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat banyak dipengaruhi oleh pendapat dan sektor perkebunan kelapa sawit. Data yang disajikan dlm LKPJ 2017 menunjukkan sektor perkebunan kelapa sawit mendominasi sektor pertanian di Kutai Timur, dan dalam fakta lapangan terdapat berbagai kasus dan sengketa antara masyarakat dan perusahaan.
4. Pemerintah dinilai belum melakukan penyelenggaraan alokasi dana desa (ADD) sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam  LKPJ Bupati tahun 2017 disebutkan jumlah alokasi dana desa tahun 2017  yang disalurkan melalui APBD tahun 2017 adalah 136,44 miliar dan baru tersalurkan 60 miliar atau 40%, pengalokasian ADD thn 2017 tersebut belum sesuai permendagri 52 tahun 2015 tentang penyusunan pedoman APBD penyusunan anggaran tahun 2016,   alokasi dana desa untuk pemerintahdesa  jenis belanja bantuan Keuangan desa paling sedikit  sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten, dalam apbd 2017 setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) s3bagaimana diatur dalam 72 ayat 4 dan 6 , undang undang no 6 tahun 2014 pasal 96 peraturan pemerintah no 43 tahun 2014,  pada APBD 2017, ADD yang tersalurkan hanya senilai 136 milyar sehingga terjadi kekurangan sebesar 145.692.744.300.
Dijelaskan Burhanuddin, berdasarkan Catatan strategis terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi  tugas perbantuan dan tugas umum pemerintahan, berdasarkan LKPJ 2017, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan diantaranya.
1. Pemkab diminta menyusun LKPJ menggunakan format yang sudah diatur dalam  pasal 16 peraturan pemerintah no 3 tahun 2007
2. Pemkab diminta Menyusun LKPJ dengan teliti dan seksama serta penuh tanggung jawab sebagai bentuk pelaksaan kewajiban pemerintah daerah yang sudah diamanatkan dalam peraturan perundang undangan
3. Pemkab diminta Meningkatkan kinerja dan kehati hatian dalam pengelolaan data dan administrasi kependudukan kabupaten kutai timur
4. Pemkab diminta Meningkatkan alokasi dana kesehatan secara bertahap sehingga mencapai minimal 10% dari APBD Kutai Timur sesuai dengan pasal 171 undang undang no 36 tahun 2009 tentang kesehatan
5. Pemkab diminta Lebih mengoptimalkan kinerja untuk menekan buta aksara di kutim dan meningkatkan angka melek huruf
6. Pemkab diminta Menganggarkan alokasi dana desa untuk pemerintah desa paling sedikit 10 %dari dana perimbangan yang diterima daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus dari APBD Daerah sesuai dengan pasal 72 ayat 4 dan 6 undang undang nomor 6 tahun 2014
7. Pemerintah daerah diminta untuk menerbitkan dan merekomendasikan produk hukum daerah dan menyebarluaskan juga perkada (peraturan bersama kepala daerah) dan keputusan kepala daerah yang sudah diundangkan, sesuai dengan permendagri no 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah termasuk menyampaikan kepada DPRD Kutai Timur sebagai pemerintah daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.
8. Pemkab diminta Memberikan keterangan mengenai jumlah hutang pemerintah daerah terhadap pihak ke 3 dan skema pembayaran yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan memberikan keterangan terhadap adanya kewajiban lain untuk dipotongkan seperti hutang lebih salur dari tahun 2013 sampai tahun 2015.
9. Memperhatikan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *