Rapat Koordinasi Tim Penegasan Batas Daerah dengan Komisi I DPRD dan SKPD Kutai Timur.

Teropongmedia.com,Sangatta- Faktor sejarah, aspirasi masyarakat masalah pelayanan umum dan pemerintahan yang memiliki faktor non teknis yaitu permasalahan perluasan wilayah ini akan muncul setiap dilaksanakannya pesta demokrasi khususnya pemilihan anggota legislatif.

Rapat koordinasi tim penegasan tapal batas Bontang Sangatta kampung sidrap, bertempat di Kantor Bupati Ruang Tempudau, Selasa pagi (08/05/2018). yang dihadiri oleh anggota Komisi l DPRD dan SKPD Kutim terkait guna membahas usulan revisi Permendagri Batas antara Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang.

Merumuskan dan membuat surat tanggapan terhadap surat sekretaris daerah Provinsi Kalimantan Timur nomor : 136/1681/B.PPOD-ll tanggal 16 april 2018 perihal ” Fasilitasi Usulan Revisi Permendagri Batas antara Kab. Kutim-Kota Bontang”.

“Berdasarkan hal-hal yang telah kami kemukakan diatas, maka dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyatakan Tidak Dapat Menyetujui usulan perubahan/revisi Permendagri batas antara Kabupaten Kutai Timur dengan Kota Bontang”.

Berdasarkan data teknis yang ada dapat disampaikan matrikulasi perbandingan, Usulan Pemkot Bontang panjang 12.467 m, 970 ha, 4.888 panjang garis batas, Usulan Pemkab Kutim 6.046 m, 164 ha, 3.008 panjang garis batas, Usulan Pemekaran Desa 7.058 m, 281 ha, 3.414 panjang garis batas. Namun usulan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sesuai surat Bupati Kutim No : 100/383.a/T.PEM.3/Vll/2012 tanggal 28 juni 2012 yang ditujukan kepada DPRD Kab. Kutim, DPRD Kab.Kutim tidak menyetujui hal tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *