Wabub Kutim Hadiri Undangan Kementerian Kemdes PDT

Teropongmedia.com – Jakarta, Wakil Bupati Kutai Timur Kasmidi Bulang, menghadiri undangan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) Republik Indonesia, yang dillaksanakan di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta Selatan. Selasa (9/5) pagi.

Kehadiran Wabup Kasmidi Bulang bersama seluruh stakeholder di pemertintahan Kabupaten Kutai Timur, terkait penggunaan anggaran Padat Karya Tunai (PKT) agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

“Saya mewakili Pemkab Kutim dapat menyerap berbagai informasi terkait teknis alokasi penyaluran dana desa sesuai tahap-tahap aturan perundang-undangan pemberlakuannya,”kata Kasmidi Bulang di Jakarta

Dengan dikeluarkan perundangan-undangan Dana Desa diharapkan berbagai mekanisme terkait alokasi penyaluran dana desa dapat berjalan sesuai aturan dan dapat berjalan dengan baik. Beliau pun berpendapat melalui perundang-undangan tersebut diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat akan alokasi percepatan dana desa.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD) Kemendes PDTT Taufik Madjid, mengatakan, terdapat 434 bupati/wali kota yang bertanggung jawab membina pengelolaan dana desa dan 33 pemprov maupun pejabat kementerian atau lembaga non kementerian yang mengelola urusan desa.

Menurut Taufik, penggunaan dana Desa 2018 untuk PKT perlu semakin ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, pihak yang terlibat aktif mendorong agar Dana Desa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemkab atau pemkot harus disiplin memproses pencairan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), serta menyalurkan dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD).

“Kondisi ini berdampak pada rendahnya penggunaan dana desa untuk menciptakan lapangan kerja sementara bagi warga Desa yang menganggur atau setengah menganggur serta warga miskin, apabila masih ada Dana Desa yang mengendap di rekening pemerintah maka harus dilakukan langkah-langkah percepatan pencairan dari RKUN ke RKUD,” lanjutnya.

Selain itu, penggunaan dana PKT harus didorong sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan. Pengawalan harus dilakukan intensif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Mengingat Pemerintah Pusat mengucurkan Dana Desa 2018 sebesar Rp 60 triliun. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *