Tes P3K Tak Direspon Positif, Pelaksanaan Akan Ditunda

FOTO WAJAH: Kepala BKPP Kutim, Zainuddin Aspan.

SANGATTA – Wacana pemerintah yang akan melaksanakan tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada Februari 2019 ini mendapat respons kurang baik dari kepala daerah termasuk Kutim salah satunya.

Hal tersebut disebabkan karena pelimpahan tanggung jawab biaya tes P3K ke masing-masing daerah.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan mengatakan alasan keberatan pihaknya atas rencana tersebut. Sehingga dia langsung melaporkan pada Bupati Ismunandar.

“Masih banyak yang belum terjawab. Belum ada kejelasan tentang sumber dana penggajian P3K dan juga belum tahu anggaran untuk pelaksanaan tes P3K dari mana,” ungkapnya saat diwawancarai usai coffee morning, Senin (28/1).

Menurutnya, sekira pekan depan Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan bersurat pada seluruh kepala daerah untuk pembahasan juknis.

“Nanti akan dipanggil ke BKN pusat. Jelas seluruh daerah menolak kalau pakai APBD.
Kami mengikuti karena dana itu sudah diketok penggunaannya. CPNS saja sudah menghabiskan 1,2 miliar. Dana darimana kita dana kurang lebih segitu lagi,” paparnya.

Hingga saat ini, persentase yang diberikan juga dianggap belum jelas. Karena dibebankan ke daerah, maka seluruh wilayah menarik dan menunda pelaksanaan.

“Rakor kemarin belum jelas. Belum pasti Febuari ini bisa apa tidak, waktunya telalu mendesak dengan keadaan,” tuturnya. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *