Pemkab Kutim Dapat Pesan Dari KPK Pusat

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang saat memberikan informasi LHKPN

teropongmedia.com Sangatta– Pesan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mengenai pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Laporan Hasil Penyelenggara Kekayaan Negara (LHPKN).

Pernsentase LHPKN Kutim 2019 yang sudah mencapai 3.11 persen itu harus dilaporkan. Terlebih dengan akhir Maret merupakan ambang batas.

Wakil Bupati Kutim, Kasmidi Bulang menyatakan jika terdapat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang belum melapor, maka insentif tidak dapat dibayarkan.

“Insentif tidak boleh diberikan sebelum melaporkan LHPKN, ini kewajiban dan semestinya laporan itu harus selesai akhir bulan,” ujar Kasmidi.

Kedepannya Kutim akan membuat peraturan yang tepat, menurutnya KPK telah menyarankan insentif tidak boleh cair bagi ASN, termasuk yang kerap melaksanakan dinas luar (DL).

Surat perintah perjalanan dinas (SPPD) bagi ASN, tidak akan diberikan pula apabila tidak melampirkan keterangan sudah melaporkan LHPKN. Kasmidi juga menginformasikan kepada forum organisasi perangkat daerah (OPD) bahwa beberapa daerah sudah menerapkan Perbup perihal LHKPN.

“Beberapa daerah sudah menerapkan Perbup ini, salah satunya Sumatera, bagi mereka yang tidak menyerahkan akan disanksi dengan penurunan jabatan atau pangkat,” tegas Kasmidi. (Fys)

Penulis: Fitriani Yusuf
Editor : LRS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *