Nakhoda Baru FKSPB Kutim, Siap Perjuangkan UMK dan Hapus Outsourching

Rapat pemilihan Ketua baru

SANGATTA – Setiap pemimpin pasti memiliki program masing-masing. Beragam strategi digodog hingga matang. Sama halnya dengan nahkoda baru yang akan membawa Forum Komunikasi Serikat Buruh Pekerja (FKSBP) Kutim periode 2019, Protus Donatus Kia. Ketua terpilih ini mengaku akan menggecarkan segala kegiatan yang berbau positif demi membela kaum buruh yang dianggap masih termarjinalkan.

Terpilihnya Protus sebagai pucuk pimpinan pada Kamis (21/3) kemarin, langsung membentuk kabinet yang berasal dari berbagai organisasi berbeda.

Dari Kantor Disnakertans Kutim, Pemimpin DPC SPN Kaltim cabang Kutim ini terpilih melalui mekanisme pemungutan suara atau voting dengan perolehan sembilan dari 13 jumlah suara.

Sebagai ketua buruh, ia masih merasa banyak kekurangan pekerja yang belum terpenuhi. Seperti upah pekerja di perkebunan sawit yang tidak berlaku lagi sejak 2011 lalu, bahkan dianggap tidak mampu memenuhi standard Upah Minimum Kabupaten (UMK). Selain itu penerimaan tenaga kerja dari luar daerah juga kerap terjadi di kabupaten ini, juga masalah-masalah Outsourching.

“Dari forum saya sudah mendengar banyaknya keluhan buruh. Saya akan berusaha membantu meluruskan hal seperti ini. Banyak ketidakadilan disini. Saya akan hearing dengan DPRD dan Pemkab,” ujarnya saat diwawancarai via telpon, Sabtu (23/3).

Menurutnya, sumber permasalahan ini berawal dari dewan pengupahan yang dipimpin langsung oleh Bupati Kutim. Dimana sebagai pemangku daerah, ia merasa Ismunandar seharusnya bisa lebih mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.

“Sebagai fungsi pemerintahan harusnya ini sudah diatur. Inilah mengapa orang menjerit, karena bapaknya tidak mendengar keluhan kita,” tandasnya.

Selanjutnya, formatur kepengurusan forum disusun untuk melengkapi wadah organisasi. Untuk jabatan wakil ketua ditempati Nanang Guparni selaku aktivis buruh serikat dari PPMI Kutim. Sedangkan Sekretaris dijabat oleh Bernadus A Pong, Aktivis buruh atau pekerja dari FPPK SBSI Kutim dan Tabrani Yusuf dari PPMI selaku Wakil Sekretaris forum.

Ditempat terpisah, Arya Kusuma ketua DPC FSBDSI Kutai Timur menyampaikan dukungan kepada Forum Komunikasi Serikat Buruh/Pekerja di Kutai timur, sudah waktunya serikat-serikat pekerja/buruh yang ada harus bersatu, tidak terkotak-kotak meskipun memiliki misi yang berbeda-beda tapi saya yakin visi semua serikat pekerja/buruh adalah kurang lebih sama yaitu untuk menjamin adanya perlindungan bagi pekerja/buruh dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kenyamanan, keamanan di dalam hubungan Industrial, ungkap Arya Kusuma yang biasa akrab di panggil Kang Arya, sebenarnya permasalahan yang biasa ada dalam hubungan Industrial hanya tiga, pertama pengupahan, kedua perlindungan tenaga kerja termasuk didalamnya jaminan sosial, dan ketiga hubungan kerja yang didalamnya tentang kesepakatan kerja, hal yang krusial yaitu tentang kesepakatan kerja disinilah peran serikat pekerja yang harus ada sebagai tugas dan fungsinya memberi perlindungan bagi anggota-anggotanya. Hubungan kerja dengan sistem Outsourching
sebenarnya menjadi sebuah dilema dimana disatu sisi pekerja membutuhkan pekerjaan tetapi di satu sisi sistem ini juga sebagai bentuk jelmaan dari perbudakan karena itu sejak tahun 2.000 FSBDSI menentang adanya Outsourching yang kami anggap sebagai sebuah modernisasi perbudakan di Indonesia, namun demikian kami juga tetap tidak sakelek tidak dengan prinsip pokoknya karena kami juga memikirkan kepentingan-kepentingan pekerja untuk tetap dapat terus mengepul asap dapurnya, tapi yang pasti terlepas dari apapun sistem yang digunakan kami selalu mengutamakan win-win solution demi tercapainya hubungan Industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, saya berharap dengan adanya keberadaan forum komunikasi serikat pekerja/buruh dapat membangun komunikasi yang efektif dalam mempersatukan semangat juang serikat-serikat pekerja/buruh di Kutai Timur untuk bukan hanya kepentingan dalam perlindungan pekerja/buruh tetapi juga dapat lebih luas seperti menciptakan stabilitas kenyamanan dunia usaha sehingga kedepannya Kutai Timur dapat menjadi magnet bagi insvestor yang pada akhirnya pembangunan di Kutai Timur dapat maju berkembang memberi kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih luas terutama kepada sektor-sektor usaha non formal. Demikian Kang Arya menutup pembicaraan.

(LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *