Tekan Kecurangan, KNPI Sayembara Anti Politik Uang

TEKAN POLITIK UANG: Konferensi pers oleh KNPI Kutim bersama mitranya saat memaparkan perihal sayembara

SANGATTA – Maraknya kecurangan praktik politik uang dalam pesta demokrasi, nampaknya menjadi hal yang kerap terjadi di Indonesia, tidak terkecuali di Kutai Timur.

Dalam hal ini, KNPI Kutim menyoroti hal tersebut. Bahkan, melahirkan gagasan baru yakni sayembara anti politik uang dengan total hadiah tak tanggung-tanggung, Rp. 100 juta bagi masyarakat yang mau terlibat dan melaporkan jika mendapatkan temuan.

Namun sejumlah syarat harus dipenuhi, seperti identitas pelapor juga yang dilaporkan harus jelas, waktu dan tempat kejadian serta bukti awal. Kemudian memiliki minimal dua saksi. Melaporkan ke Panwaslucam atau Bawaslu Kutim. Dengan ini, maka perlindungan pada pelapor akan terjamin.

Ketua KNPI Kutim, Munir Perdana mengaku ide ini lahir dari kegelisahan saat melihat demokrasi di Kutim. Sehingga, pihaknya berinisiatif untuk melaksanakan aksi nyata, dengan melibatkan masyarakat secara masif.

Gagasan ini dicanangkan sejak enam bulan silam. Menurutnya, hal memiliki tujuan khusus, salah satunya untuk memutus mata rantai ‘money politic’.

“Kami memutuskan untuk membuat kegiatan sayembara, dimana ini merupakan kali pertama oleh KNPI se Indonesia, yakni di Kutim,” ujarnya dalam konferensi pers, pada Jumat (29/3).

Demi menjaga dan mengawal proses demokrasi agar lebih berkualitas, baginya hal ini akan berdampak besar pada hasil pemimpin yang juga berintegritas.

Kerap terjadi, bahkan sangat sulit untuk dibuktikan, politik uang menjadi momok yang mengancam. Terlebih, praktik tersebut biasa dilakukan di ruang terbatas.

“Kami adakan ini agar dapat melibatkan masyarakat supaya bisa menekan angka politik uang. Tapi harapan besar saya, malah di Kutim harusnya nihil laporan. Bukan banyak temuan. Karena tolok ukur keberhasilan adalah tidak ada temuan sama sekali,” harapnya.

Tidak ada target khusus, lebih lanjut ia mengaku hanya menindak secara umum, menyesuaikan dengan laporan dan temuan yang ada.

Di tempat yang sama, Sekretaris KNPI Kutim, Arham menambahkan hal senada. Ia berharap praktik seperti ini tidak lagi terjadi. Agar wakil rakyat terpilih, nantinya lahir dari demokrasi yang sehat.

“Kalau proses sejak awal saja tidak baik, apapun yang menjadi amanah tidak akan dijalankan dengan baik. Saya harap publik bisa membantu untuk berpartisipasi,” bebernya.

Untuk diketahui, dalam proses tindak pidana pemilu ini, segala temuan politik uang akan ditindak melalui Bawaslu dalam penganalisaan dan ditangani oleh Gakumdu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, Polres juga Kejaksaan Negeri. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *