Konflik Lahan Masih Rawan Terjadi di Kutim

SANGATTA- Sengketa atau konflik lahan khususnya di wilayah perkebunan di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) dinilai cukup tinggi, bahkan hampir terjadi di 18 Kecamatan yang ada. Dalam perjalanannya, kasus-kasus tersebut tak mudah menemui penyelesaian yang efektif dikarenakan selama ini belum ada tenaga ahli, khususnya mediator untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang sedang sengketa.

Pengalaman selama ini, apabila terjadi permasalahan, mayoritas yang bersangkutan melakukan pengaduan atau laporan langsung kepada pemerintah atau kepolisian. Sehingga hal ini yang mendasari dilaksanakannya diskusi rencana pelatihan mediasi konflik sosial dan perkebunan kepada bagi OPD terkait.

Kabag Pemerintahan Setkab Kutim Joko Suripto membenarkan di kabupaten ini kerap terjadi permasalahan lahan, terlebih kasus perkebunan. Sehingga pihaknya berupaya mencari solusi agar dapat tertekan.

“Banyak yang belum bersertifikat dan tidak mampu menangani kasus seperti ini sejak lama. Maka dari itu harus diadakan pelatihan,” katanya saat diwawancarai usai rapat Rabu (4/9) di kantor bupati.

Dia mengatakan sekira sebulan yang lalu pihaknya telah merencanakan membuat pelatihan bersertifikat. Sehingga langsung mendirikan rapat konkret dan melahirkan hasil yang disepakati. Menurutnya, September ini juga akan dilaksanakan pelatihan kepada 30 orang dari sejumlah elemen terkait, seperti dinas perkebunan, kecamatan dan stakeholder terkait yang sering bersinggungan langsung konflik perkebunan. Pelatihan ini nantinya akan bersertifikat dari Mahkamah Agung (MA).

“Mereka-mereka inilah yang nantinya akan menangani apabila terjadi suatu konflik,” ungkapya.

Lanjut Joko, sengketa yang ditangani pemerintah selama ini masih didominasi konflik perkebunan seperti plasma maupun sengketa lahan yang hampir merata di semua kecamatan, salah satunya di Muara Ancalong terkait plasma yang pernah dimediasi langsung oleh Bupati dan akhirnya menemui kesepakatan. Kasus terbaru saat ini ada terjadi di Kecamatan Sandaran.

“Paling lama kasusnya di Desa Senyiur, tapi alhamdulillah sudah dimediasi sama bupati,” terang dia.

Kriteria untuk menjadi seorang mediator nantinya dikatakan Joko, tidak harus latar belakang hukum, yang terpenting memiliki kapasitas dan kualitas yang mumpuni dibidang itu. Sebab, banyak yang mengkhawatirkan jika TK2D yang mewakili pelatihan. Dimana, biasanya jika telah mampu dan memiliki sertifikat menurutnya banyak tenaga kontrak yang berpindah kerja.

“Saya sampaikan ke rekan OPD, siapa saja yang dikirim menurut saya itu boleh. Yang penting mumpuni dan bisa diaplikasikan nantinya,” jelasnya. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *