Mahasiswa Kutim dan Pelajar Aksi Demonstrasi di DPRD

SANGATTA – Aliansi Mahasiswa Kutim kembali turun ke jalan dan melanjutkan ke Gedung DPRD Kutim, kali ini ratusan pelajar ikut melakukan demonstrasi, tidak hanya untuk mengawal dan menolak RUKUHP dan UU KPK, saja, namun mereka juga menuntut lahirnya Raperda saat menyampaikan aspirasi pada Senin (30/9).

Berjalan cukup alot, masa aksi sempat keluar masuk gedung DPRD. Usai diizinkan memasuki ruang hearing, mereka memaksa untuk masuk ke ruang Paripurna. Tidak mudah, sejumlah orasi disampaikan agar mendapat izin memasuki ruangan tersebut.

Setelah itu, delapan tuntutan masa aksi mulai disampaikan, yakni:
1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu terkait UU KPK.
2. Menolak segala undang-undang yang melemahkan demokrasi.
3. Menolak TNI dan Polri menduduki jabatan sipil.
4. Mendesak lembaga terkait untuk membebaskan Aktivis pro demokrasi.
5. Mendesak Presiden untuk memberikan hak demokrasi sejati bagi Papua.
6. Tuntaskan pelanggaran HAM, serta adili pelaku pelanggar HAM.
7. Mendesak DPR RI untuk mengesahkan RUU PKS.
8. Copot Kapolda Sulawesi Tenggara dan adili pelaku penembakan Mahasiswa Kendari.

Menanggapi hal itu, Ketua Sementara DPRD Kutim, Uce Prasetyo menyepakati apapun poin yang dianggap penting, dengan bukti konkret menandatangi petisi dan langsung mengirimkan ke DPR RI dihadapan sejumlah peserta aksi.

“Secara konstitusi DPR RI bukan atasan kami, terpisah, bukan tupoksi kami. Hanya saja kami bisa menyampaikan aspirasi, bukan ranahnya untuk tuntutan. Petisi ini langsung saya tandatangani dan dikirim,” ujarnya.

Selain itu, saat disinggung perihal isu lokal, ia berjanji akan menelurkan beberapa Rancangan Perda, agar dapat diaplikasikan. Terlebih polemik yang sudah seharusnya memprioritaskan tenaga kerja lokal supaya mendapat pekerjaan di wilayahnya.

“Saya menerima aspirasi ini, saya akan menyuarakan pada otoritas yang berkaitan. Kalau untuk masalah di daerah, InsyaAllah enam bulan mendatang kami galakkan,” terangnya.

Hal lain, yang dianggap mengecewakan peserta aksi yakni mereka merasa dihalang-halangi untuk menduduki kursi dewan. Hal itu ditepis oleh Uce, menurutnya perilaku tersebut harus mengikuti tata tertib dan aturan protokoler. Sehingga, tidak bisa sembarangan, sebab setiap kursi telah dimiliki oleh masing-masing nama.

“Pertama kami ada marwah, saya sedang bertugas sendiri disini, ada peraturan protokoler dan kami semua taat pada PP. Jangan sampai itu sebenarnya dipermasalahkan, yang penting substansinya tersampaikan,” harapnya.

Dalam orasinya, Jendral Lapangan Aksi, Leonardo menuntut DPRD Kutim dapat mengabulkan seluruh poin yang diajukan, sebab menurutnya hal ini akan membantu rakyat banyak.

Di tempat yang sama, salah satu orator aksi Kutim Bergerak, Fateh merasa DPRD wajib mendengarkan tututan rakyat, dengan petisi tersebut, diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk mengawal demokrasi.

“Salah satu isu lokal yang kami soroti yaitu upah para pekerja, dalam hal ini TK2D kami merasa DPRD perlu membuat Perda mengenai penggajian, bahkan besaran upah bagi tenaga kerja kontrak daerah sesuai dengan UMK, agar tidak ada lagi Tk2D yang sengsara,” tegasnya.

Persoalan tenaga kerja lainnya, yakni buruh kelapa sawit, pihaknya menginginkan para pekerja ini lebih diperhatikan, mulai dari hak upah layak hingga hak normatif lainnya.
Mahasiswa juga mendesak hal ini segera dibahas oleh DPRD agar mereka mendapat perlindungan, di bawah peraturan atau kebijakan yang akan dibuat.

Usai aksi demonstrasi, Kapolres Kutim, AKBP Teddy Ristiawan mengatakan dirinya menurunkan kekuatan penuh yang berjumlah 300 personel. Dengan dibantu dari TNI dan Satpol PP.

“Mulai dari jalan Pendidikan, sampai usai alhamdulillah aman. Banyak tulisan yang lucu, saya merasa demo disini baik jalannya, kami merasa dihargai juga, mereka menulis ada yang cari jodoh polisi lah, ada yang memberi support ‘Pak Polisi Aku Padamu’. Yang seperti itu membuat kita tidak berjarak,” tutupnya. (*/la)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *