Maksimal Enam Bulan, Plt Harus Definitif

SANGATTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tegas mengeluarkan aturan terkait adanya beberapa jabatan pelaksana tugas (Plt) di sejumlah pemerintah kabupaten/kota lebih dari enam bulan. Termasuk Kutim salah satunya, yang tidak lagi diizinkan untuk memiliki plt yang menjabat lebih dari enam bulan.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kutim, Zainuddin Aspan mengatakan plt ada karena kekosongan jabatan akibat dari pegawai yang bersangkutan pensiun, pindah jabatan, meninggal dunia atau karena sesuatu hal yang lain.

Mengingat, sebelum-sebelumnya ada beberapa plt di Kutim yang dijabat lebih dari enam bulan, bahkan memasuki hitungan tahun. Sehingga hal ini menjadi pembelajaran agar di tahun mendatang hal itu tidak lagi terjadi.

“Memang kalau ada yang habis masa jabatannya harus diganti plt, tapi tidak boleh lama-lama,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.

Dia mencontohkan plt terpilih yang mengisi jabatan OPD Damkar, telah diberi batasan selama tiga bulan mengisi, dan boleh ditambah tiga bulan mendatang. Namun setelah itu bupati harus mendefenitifkan kepala damkar di enam bulan mendatang.

“Saat JPT kemarin tidak ada yang terpilih jadi kepala Damkar. Makanya hanya dipimpin plt saat ini. Tapi dia tidak boleh menjabat kelamaan. Entah nanti diangkat atau dia diganti, itu hak bupati,” jelas mantan ketua BPBD ini.

Manajemen PNS dalam PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diantaranya berisi ketentuan mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, serta perlindungan.

Di dalamnya berbunyi Pegawai Negeri Sipil ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) melaksanakan tugasnya paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan.

“Peraturannya sudah jelas, ini tegas tidak boleh ditawar lagi,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, seharusnya saat ini persiapan pergantian kepala OPD dan sejumlah camat harus dilakukan sejak dini. Menurutnya, sesuai arahan KASN, golongan empat yang merupakan jabatan tertinggi harus sudah ikut seleksi.

“Jangan sampai umur bertambah, sayang mereka kalau tidak ikut seleksi, mereka punya pangkat tinggi. Aturan baru perihal pembatasan usia ini harus diimplentasikan,” tegasnya.

Terlebih, pada 2020 mendatang, banyak pejabat tinggi yang akan pensiun, dan membutuhkan pengganti. Seperti BKPP, Dinas PPKB, Disdukcapil, DPMPTSP, Bapemas, Kesbangpol, hingga Damkar.

“JPT itu sesuai kebutuhan daerah dan diajukan oleh bupati. Bagusnya, sebelum masa pensiun kita sudah punya calon pengganti, sehingga saat habis masa jabatan, tidak sempat kosong. Sudah ada calon yang menggantikan,” harapnya. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *