Aparatur Desa Akan Dicover BPJS Tahun Depan

SANGATTA – Masih banyak aparatur desa di Kutim belum dicover BPJS Kesehatan. Padahal hal ini telah diatur dalam Perpres 82 tahun 2018.Seperti yang diungkapkan oleh Kepala BPJS Cabang Samarinda, Oktovianus Ramba dalam rapat lintas sektor pada Kamis (7/11). Menurutnya, hal ini penting dan harus diketahui.”Yang belum ada itu implementasi apratur desa, mereka harus masuk dalam skema JKN dan harus disamaka dengan ASN. Pengalihnya juga empat persen dari penghasilan tetap,” ujarnya.Di tempat yang sama, Sekda Kutim, Irawansyah membenarkan akan hal itu. Dari 139 desa yang ada, pihaknya baru akan melaksanakan program di 2020 mendatang.”Karena ini aturan baru jadi rencana akan digalakkan pada 2020 nanti. Kalau saat ini datanya juga belum ada,” tuturnya.Pihaknya akan mempertegas aturan tersebut, agar seluruh aparatur desa dapat terakomodir.
Tidak tanggung-tanggung, pihaknya berencana akan menggelontorkan dana sekkra Rp 2 milyar untuk mengcover pengurus desa itu.”Ya memang belum ada, karena peraturan baru. Peraturannya juga belum jelas, dengan adanya informasi ini mau tidak mau, 2020 melalui Perbup harus diperjelas, dianggarkan masing-masing, melalui ADD nya,” tandasnya.Dia meminta agar seluruh perangkat terdaftar. Baginya, aparatur bukan hanya kepala saja, melainkan seluruh aspek penting yang menjadi pengurus.”Harus didaftarkan semua perangkatnya. Mudahan ke depan RT juga bisa diberi pelayanan yang sama. Karena targetnya 2020, kami anggarakan tahun ini,” jabarnya.Senada, Kepala Dinas Kesehatan Kutim, Bahrani menyatakan masih banyak desa yang belum terdaftar. Sebab, sejauh ini pendaftaran BPJS ditanggung masing-masing. Hal ini menurutnya sangat berdampak pada minimnya peminat jaminan kesehatan.”Saya kurang hafal berapa, yang pasti sebagian besar di Kutim, aparatur desa memang belun tercover. Anggaran juga sepertinya dari ADD,” jelas dia. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *