Gaet OPD Lain, Dinkes Kejar UHC

SANGATTA – Kutai Timur masih optimistis mengejar program Universal Health Coverage (UHC). Padahal, hal ini harus dicapai pada akhir tahun 2019. Melalui Dinas Kesehatan, kabupaten ini berupaya mengejar target 95 persen dari total total penduduk yang ada.

UHC adalah program yang memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengahadapi kesulitan finansial.

Namun hingga awal November 2019 ini, pencapaian Kutim baru 79,69 persen atau setara dengan 335.990 jiwa. Berarti masih ada sekira 85.626 jiwa yang belum masuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kepala Dinas kesehatan Kutim, Bahrani Hasanal mengaku terus berupaya agar mencapai target, meski rentang waktu hanya tersisa dua bulan lagi. Dengan target per 31 Desember 2019.

Dirinya juga menjabarkan UHC di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sangatta, meliputi 18 kecamatan dan belum mencapai target. Hal itu disebabkan oleh tingkat kepesertaan JKN-KIS di kabupaten ini baru sekira 78 persen.

“Kejadian ini tidak hanya di Kutim, tapi juga di sejumlah daerah se Indonesia, setiap kabupaten harus mencapai 95 persen. Masih kurang 21. Masih diupayakan gimana caranya,” jelasnya.

Penerima Bantuan Iuran (PBI) merupakan salah satu syarat keikutsertaan masyarakat miskin yang ditanggung oleh pemerintah dan dialokasikan dari tiga sumber yakni, APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Untuk APBD Kutim dialokasikan sebesar Rp 5,1 miliar. Dia juga menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab belum tercapainya target tersebut.

“Masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS. Kedua banyak juga aparat desa yang belum tercover BPJS. Ketiga masih ada masyarakat miskin belum masuk yang dalam pendataan oleh dissos, terakhir data tumpang tindih pegawai TK2D sehingga ribuan nama yang diinput tertolak,” ujar dia.

Meski demikian, pihaknya masih mencari orang untuk diakomodir dalam program PBI. Namun hal tersebut tidak bisa memasukan data ribuan TK2D yang belum tercover, sebab berdasarkan aturan yang ada tenaga kontrak itu tergolong Pekerja Penerima Upah (PPU). Sehingga dalam kepesertannya memiliki tanggungan sekira 1-2 persen kepada yang bersangkutan.

“Kami bekerja keras dan melibatkan semua pihak. Jadi bukan hanya BPJS dan Dinas Kesehatan sebagai leading sektor tetapi juga OPD lain yang berkaitan,” tegasnya.

Berdasarkan data yang diterbitkan BPJS Kesehatan Cabang Samarinda per November 2019, untuk mencapai target tersebut, Pemkab Kutim harus giat melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kepesertaan.

“Sebab dana tersebut telah tersedia, hanya masyarakat yang akan ditanggung yang tidak ada, masih kuranh,” tandasnya.

Bahrani sangat memanfaatkan database kepesertaan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Dengan berkoordinasi pada Disdukcapil, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

“Pihak-pihak terkait ini juga terjun ke kecamatan-kecamatan untuk mendata. Tapi kami masih kekurangan data, sehingga terus kami upayakan,” tutupnya. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *