Pegawai PMI Diminta Kosongkan Gedung

SANGATTA – Pengurus PMI Kutim terpaksa harus mencari lokasi mengungsi, sebab kantor yang kerap digunakan sehari-hari itu disegel oleh ahli waris pemilik lahan pada Senin (18/11).

Terus bergejolaknya permasalah kepemilikan lahan di kabupaten ini memang harus segera diselesaikan. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut, hal ini malah akan menimbulkan masalah lain.

Seperti yang dilontarkan oleh Kepala Markas PMI Kutim, Wilhelmus WD. Pihaknya mengaku harus mencari lokasi sementara untuk tetap memberi pelayanan publik. Lahan seluas 50×30 meter dengan fasilitas enam ruangan itu telah digunakan sejak 2010 lalu. Namun saat ini statusnya semakin mengkhawatirkan.

“Tadi sekira pukul 12.00 siang ahli waris datang. Mereka mengajak mediasi dan meminta kami untuk mengosongkan gedung ini,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi.

Ewil (sapaan akrabnya), merasa terganggu atas kejadian ini. Dia meminta agar pemerintah daerah cepat mengambil keputusan supaya tidak mengganggu pada pekerjaan. Terlebih, setiap harinya donor darah kerap dilakukan untuk masyarakat.

“Kami diberi tempat ini oleh pemerintah, sebenarnya yang berhak mengusir juga hanya pemerintah. Tapi kami menghindari konflik, kami mengalah mencari tempat lain,” ujar dia.

Dilarang melakukan aktifitas apapun membuat pihaknya gelisah. Sehingga ia meminta keringanan pada ahli waris untuk memberi pelayanan pada masyarakat jika terjadi hal darurat. PMI juga diberikan kelonggaran selama tiga hari untuk membereskan seluruh inventaris agar dibawa keluar. Seperti yang dijelaskan, seluruh ruangan dan pagar dikunci. Sehingga pihaknya terpaksa memboyong alat kesehatan keluar sejak kejadian itu.

“Kami sudah minta kalau ada kejadian darurat, tetap memberi pelayanan. Tapi kami hanya diberi keringanan hari ini saja. Hari selajutnya kantor ini harus benar-benar kosong,” tuturnya.

Untuk itu, ia mencari solusi lain. Yakni dengan pindah sementara waktu ke gedung Korpri. Namun menurutnya tempat itu tidak refresentatif. Sehingga Ewil harus sembari mencari lokasi alternatif lain.

“Saya mau ketemu sekda dulu. Karena saat ini kami stop pelayanan sampai dapat tempat baru. Kami berharap pemerintah bisa menyelesaikan permsalahan lahan ini dengan cepat. Apalagi kami ini hanya pengguna,” harapnya.

Terpisah, ahli waris lahan, Hengky Abdullah menegaskan pihaknya meminta pemerintah menepati janji untuk segera melunasi utang. Menurutnya, tanah tersebut milik ayahnya yang dipinjam pakai oleh pemerintah Kutim.

“Tanah itu banyak dipakai untuk pelayanan, harusnya pemerintah yang berfikir cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Saya cuma minta lahan ini dibayar, itu saja,” tandasnya. (LRS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *