Kenaikan Gaji TK2D Sesuai Lama Kerja

SANGATTA – Pemerintah Kutai Timur (Kutim) menegaskan jika 2020 ini tidak ada penambahan tenaga kerja kontrak daerah (TK2D) baru di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sekretaris Daerah (Sekda) Irawansyah menegaskan jika jumlah TK2D yang ada harus bekerja secara proporsional, hal ini telah diberlakukan sejak beberapa tahun lalu di Kutim, bahkan seperti diketahui jumlahnya cenderung menyusut.

Beragam alasan membuat jumlah TK2D di daerah ini berkurang, salah satunya karena banyaknya pengajuan pengunduran diri yang diterima pemerintah.

“Kami Pemkab Kutim tidak lagi menerbitkan SK pengangkatan TK2D baru. Karena belum memang ada penambahan, bahkan SK TK2D 2020 saja belum ada dikeluarkan. Ke depan pun tidak boleh ada pengangkatan TK2D lagi,” katanya.

Masalah ini pun erat kaitannya dengan honor yang diterima pekerja. Sebab, meski telah bekerja bertahun-tahun, namun di 2020 ini penggajian masih tetap seperti tahun lalu. Tetapi, dengan kondisi anggaran yang ada, Pemkab Kutim mengaku akan tetap mempertahankan standard penggajian TK2D.

“Gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah atau TK2D di 2020 ini masih sama dengan sebelumnya (2019). Disesuaikan masa pengabdian dan pendidikan,” tutur Irawansyah.

Menilik penggajian TK2D tahun lalu, honorer yang jumlahnya mencapai 6.954 digaji dengan jumlah bervariasi. Gaji awal pegawai dengan pendidikan SMA adalah Rp 900 ribu dan S1 digaji Rp 1,2 juta. Selanjutnya melalui kebijakan kenaikan gaji, untuk masa kerja 10 tahun keatas ditambah Rp 800 ribu, 7 hingga 10 tahun mencapai Rp 650 ribu, 4 hingga 7 tahun Rp 500 ribu. Sedangkan 2 hingga 4 tahun 350 ribu dan 0-2 tahun Rp 200 ribu. Total ada lima zona besaran penggajian TK2D.

Misalnya TK2D lulusan SMA dengan masa kerja 10 tahun ke atas awalnya bergaji Rp 900 ribu naik menjadi Rp 1,7 juta. Sementara itu jenjang S1 masa kerja 10 tahun ke atas yang sebelumnya bergaji Rp 1,2 juta naik menjadi Rp 2 juta.

“Tahun ini, TK2D Kutim yang tervalidasi, naik gaji sesuai masa pengabdian dan pendidikan,” terangnya.

Dia pun menyatakan, kenaikan gaji tenaga honorer ini bakal signifikan apabila statusnya berubah menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tetapi apabila masih berstatus TK2D, maka sistem penggajian masih sama dan disesuaikan kebijakan daerah.

“Besar kemungkinan gaji TK2D bisa mencapai upah minimum kabupaten, itupun kalau sudah berubah menjadi P3K,” tandasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *