Utang Kutim Harus Lunas Tahun Depan

SANGATTA – Masih tumpang-tindihnya permasalahan lahan di Kutim merupakan PR yang diberikan BPK pada pemerintah daerah supaya bisa segera terlunasi.Hasil temuan BPK sebanyak Rp 155 miliar utang lahan sejak lama, harus selesai 2021 mendatang. Bahkan saat ini utang lahan oleh pemkab bertambah Rp 50 miliar. Sekda Kutim, Irawansyah mengaku akan memprioritaskan seluruh pembayaran yang telah disarankan.”Tahun depan harus selesai, mudahan bisa. Awalnya memang Rp 200 miliar, tapi sudah separuh terbayar. Itu utang lama yang besar, utang barunya Rp 50 miliar,” ujarnya.Prioritas pembayaran akan mencakup biaya yang telah dianggarkan oleh pemerintah. Terlebih lahan-lahan yang telah digunakan akan mendapat rekomendasi pelunasan lebih dahulu. Pasalnya, sejumlah utang diketahui merupakan bawaan dari 2018 lalu.”Masih ada utang bawaan, itu akan dibayar semua,” tuturnya.Sebelumnya, sejumlah warga menyegel fasilitas umum dan meminta pemerintah melakukan pelunasan. Seperti penyegelan Puskesmas Sangatta Utara, gedung Kejaksaan, dinas lingkungan hidup, BPKAD, kantor PLTR, hingga dinas pertanian. Sejumlah warga meminta hak pelunasan.Dia mengutamakan pembayaran utang yang lahannya sudah dimanfaatkan pemkab, jika utang pada lahan yang belum digunakan, maka pembayaran pun dilakukan ditahap berikutnya.”Mana prioritas, itu harus dilihat dulu, jangan asal bayar,” tandasnya.Pun begitu dengan utang rasionalisasi di Dispora Kutim. Menurutnya, Tahun ini harus dibayar di murni atau anggaran dana desa (ADD). Pasalnya, seluruh utang itu masukan di 2020 ini.”Utang rasionalisasi, Masih dipelajari dulu ke BPKAD. Ada tanggung jawab perencanaan,” terang Sekda.Rasionalisasi yang sudah dikerjakan, lanjut Irawan, akan dianggarkan di perubahan sesuai SK Bupati. Untuk itu dirinya meminta kabag pembangunan untuk mengiventarisasi, hasil evaluasi dengan itwil dan BPKAD.”Supaya bisa jelas bayarnya,” kata dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *