Perketat Inventarisasi, Pegawai Perusahaan Jangan Ditanggung

SANGATTA – Dalam menginventarisasi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan harus lebih selektif, hal itu menghindari agar penerima hak tidak salah sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah meminta pada petugas teknis lapangan agar lebih teliti dalam mendata warga kurang mampu. Sebab jika mengandalkan data lama, telah banyak perubahan dan dikhawatirkan pemberian bantuan tidak tepat.

Seperti diketahui, PBI jaminan kesehatan menyasar masyarakat berpendapatan rendah, pegawai non PNS juga penerima keluarga harapan (PKH).

“Pegawai dan TK2D itu dananya dari pemerintah daerah. BPKAD harus mendata. Begitupun dengan masyarakat menengah ke bawah,” katanya saat diwawancarai.

Dia meminta pada dinas sosial agar memberi tenggat waktu pendataan PBI. Guna menganggarkan supaya dapat terealisasi dengan benar. Hal ini pun, kata Irawan harus dikoordinasikan dengan dinas kesehatan.

“Jangan sampai data lambat masuk, terus tidak teranggarkan atau ditarik lagi oleh pusat,” imbuhnya.

Sekda menegaskan agar pendataan dapat dikategorikan masing-masing. Bahkan, ia meminta agar pendataan lebih spesifik.

“Harus lebih teliti, kalau karyawan perusahaan ditanggung perusahaan masing-masing, jangan sampai mereka terdaftar ke masyarakat tidak mampu,” tegasnya.

Sebelumnya, Dinsos Kutim terus mendata kepesertaan jaminan kesehstan bagi masyarakat tidak mampu. Bahkan, saat ini pihaknya sedang dalam proses menyampaikan surat pada kecamatan, supaya warganya mau mendaftar. Benar saja, sejumlah data sudah mulai masuk.

Namun beberapa data dari camat menemui kendala, problema masyarakat miskin beberapa diantaranya sudah terdftar BPJS, namun sebagian berhenti di kepesertaan karena tidak mampu membayar setiap bulan. Sementara jika ingin terdaftar, pemilik kartu kesehatan harus melunasi terlebih dahulu, hanya saja tidak memiliki uang.

Kendala kedua, untuk masyarakat miskin yang datanya sudah masuk ke Dinsos, merasa kesulitan saat sakit. Sebab, jika mengandalkan pengurusan oleh dinas terkait, prosesnya lebih panjang.

“Jika kami yang membuat agak panjang prosesnya. Khawatirnya di tengah progres, ada masyarakat yang sakit, tapi karena biaya belum bisa dicover BPJS, sementara mereka diupayakan,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *